Praktik Unpaid Internship dalam Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia

Abstract This article aims to analyze the laws and regulations related to internship provisions, especially unpaid internships. Unpaid internship refers to the concept of a certain internship system which openly does not provide salaries or wages to the intern. The existence of the unpaid internship then caused polemics and criticism from various levels of society because it was seen as a form of work exploitation for intern participants. This article uses three kinds of approaches, namely a statutory approach to analyze the regulation of apprenticeship in Indonesia, a conceptual approach to analyze the concept and purpose of apprenticeship, and comparative approach to compare between unpaid internship regulation on US and Indonesia. Based on this research, it has been found that the implementation of apprenticeship procedures as stated in the laws and regulations in Indonesia is still not running as expected. Therefore, more supervision is needed in the implementation of internship in Indonesia. Keywords : Internship; Supervision; Unpaid Internship; Wage;   Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dengan ketentuan pemagangan, khususnya unpaid internship. Unpaid internship mengacu pada konsep sistem pemagangan yang secara terang-terangan tidak memberikan gaji maupun upah kepada peserta pemagangan. Eksistensi unpaid internship kemudian menimbulkan polemik dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat karena dipandang sebagai salah satu bentuk eksploitasi kerja kepada para peserta pemagangan. Artikel ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis mengenai regulasi pemagangan di Indonesia, pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep dan tujuan dari pemagangan, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan regulasi unpaid internship di US dan di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, telah ditemukan bahwa dalam pelaksanaan prosedur pemagangan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Maka dari itu, diperlukan pengawasan yang lebih dalam pelaksanaan pemagangan di Indonesia. Kata Kunci: Pemagangan; Pengawasan; Unpaid Internship; Upah.