TAX TREATY DENGAN ASAS SOURCE JURISDICTION SEBAGAI BENTUK LEGALISASI DWIKEWARGANEGARAAN DI INDONESIA: STUDI KASUS TAX TREATY INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT)

AbstractThis article aim to explain goverment right to regulate income tax, explicitly those who use Indonesia as their market of e-commerce as a  development of technological. This paper will answer at least two main questions as a focus. First, what is the juridical right of goverment to impose a tax on e-commerce sellers who use Indonesia as a market. Second, what are the implications of the tax treaty used by Indonesia and United State for the status of their citizens.This article uses two research methods namely juridical normative and legal comparison as a means of answering problem identification. This article aim to explained how application of dual citizenship in Indonesia is a necessity. This is based on the reality of the pace of global development is also based on the spirit of the constitution that protects the whole of Indonesia's blood spills, including Indonesian citizens who are abroad. International Relations which is increasingly being carried out by Indonesia is no longer a form of fear to legalize the concept of dualism. Even with the use of tax treaty, one of which provides obligations for Indonesian citizens outside Indonesia to continue to provide taxes on transactions in Indonesia that have long been used. This is the first step for Indonesia to later recognize dual citizenship.Keywords: Dual citizenship; e-commerce; implication;       AbstrakArtikel ini akan menjawab bagaimana hak negara dalam mengatur pajak penghasilan bagi mereka yang menggunakan Indonesia sebagai pasar mereka dalam perkembangan e-commerce sebagai keniscayaan teknologi. Tulisan ini setidaknya akan menjawab dua pertanyaan utama sebagai fokus. Pertama, secara yuridis apa hak negara dalam mengenakan pajak terhadap penjual e-commerce yang menggunakan Indonesia sebagai pasar. Kedua, bagaimana implikasi tax treaty yang digunakan oleh Indonesia dengan Amerika terhadap status warga negara masing-masing.  Artikel ini menggunakan dua metode penelitian yakni yuridis normatif dan perbandungan hukum sebagai sarana menjawab identifikasi permasalahan. Artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan dwikewarganegaraan di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini didasarkan pada realitas laju perkembangan global juga didasarkan pada semangat konstitusi bahwa melindungi segenal tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hubungan Internasional yang semakin laju dilakukan oleh Indonesia bukanlah lagi sebagai bentuk ketakutan untuk melegalkan konsep dwikewargangeraan. Bahkan dengan penggunaan tax treaty salah satunya yang memberikan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia tetap memberikan pajak atas transaksinya di Indonesia telah lama dipergunakan. Hal tersebut merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk kemudian mengakui dwikewarganegaraan.Kata kunci: Dwi Kewarganegaraan; Ecommerce; Implikasi;