Main Article Content

Abstract

Fenomen Globalisasi membawa dunia seolah tanpa batas kedaulatan menjadikan munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional.Ketidak mampuan Negara untuk berdiri sendiri dalam melihat komplkesnya masalah dalam negerinya di butuhkan sebuah intergrasi rule driven untuk menekan semakin masifnya isu kejahatan lintas Negara. Usaha Negara-negara dalam membentuk rule driven dalam bentuk kerjasama internasional inilah yang disebut global governance. Global governance berisi sejumlah norma, prinsip, aturan hukum, konvensi yang disepakati oleh sejumlah aktor baik Negara maunpun non Negara. Dalam aplikasi dari sejumlah norma dan prinsip atau rule driven tersebut salah satunya dalm bentuk integrasi regionalism kawasan. Adanya integrasi regionalism kawasan merupakan usaha membentuk sebuah kesamaan sikap politik, hukum, ekonomi, sosial budaya untuk mencapai tujuan bersama.ASEAN sebagai sebuah hasil dari integrasi regionalism kawasan Negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menanggulangi sejumlah masalah yang melingkupi kawasanya tersebut. Kejahatan Lintas Negara seperti drug trafficking( peredaran narkoba gelap) merupakan masalah yang kompleks yang di alami di kawasan region ASEAN. Adanya sejumlah konvensi yang telah di sahkan oleh Negara-negara ASEAN merupakan rule driven untuk menekan secara massif peredaran narkoba gelap.Namun, relaitasnya peredaran narkoba gelap di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Apakah kondisi ini menjadi bukti bahwa konvensi bukan menjadi first track yang ampuh untuk memberantas peredaran narkoba secara gelap terkhusus di Indonesia. 

Keywords

Fenomena Globalisasi rule driven global governance integrasi regionalism ASEAN Indonesia dan efektifitas.

Article Details

References

  1. Alexandroff, Alan S. (2010). Challenges in Global Governance: Opportunities for G-x Leadership. The Staley Foundation.
  2. Betts, Alexander. (2013). Transforming Global Governance for the 21st Century, Report UNDP.
  3. Cahyadi, R.K. (2011). Global Governance: Perspektif Liberalisme, Volume 4, No. 8, Desember.
  4. Carlesnaes, Walter et al. (2013). Handbook Hubungan Internasional. Bandung: Nusamedia.
  5. Cipto, Bambang. (2007). Hubungan Internasional Di Asia Tenggara, , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  6. Daily, Simon. (2013). Jurnal Social Sciences. Vol. 2, No. 6.
  7. Holsti, K.J. (1988). Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis., Jakarta: PT. Erlangga.
  8. Hurrell, Andrew. (1995). Regionalisms in Theoritical Precpective, dalam Louise Fawcett and Andrew Hurrell (Eds.), Regionalism in Word Politics: Regional Organization and International Order. New York: Oxford University Press Inc.
  9. Jackson, Robert, G.J. (1999). Introduction to International Relation. New York: Oxford University.
  10. _______. (2005). Pengatar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  11. Jones, Walter. (1993). Logika Hubungan Internasional. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
  12. Koehane, Robert, Nye, and Joseph. Globalization: What is New , What Is Not, ( And So What ) Foreign Policy. Boston and Toronto : Little Brown.
  13. May, Rudy T. (2003). Hubungan Internasional dan Masalah-Masalah Global. Bandung: PT. Rafika Aditama.
  14. _______. (2002). Studi Strategis, Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin. Bandung: PT. Rafika Aditama.
  15. Rosenau, James N. (1995). “Governance In Twenty First Century”. Global Governance. Vol. 1, No. 1, 13-43.
  16. Rosenau, James N & Wang Hongyin. (2001). “Transparency International and Corruption as an Isue of Global Governance”.Global Governance. Vol. 7, No.1, 25-50.
  17. Wagley, John R. (2006). Transnational Organized Crime:Principal Threats and U.S. Responses, Congressional Research Service ˜ The Library of Congress. Foreign Affairs, Defense, and Trade Division.
  18. Wahyu Nugroho, Bambang dan Hanafi, Ahmad Rais, Theory Talsk: Perbincangan Pakar Sedunia Tentang Teori Hubungan InternasionalAbad Ke 21. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Masyarakat (LP3M) dan Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan ( PPSK).
  19. Weiss, Thomas G. (2009) The UN’s Role in Global Governance. UN Intellectual History Project.