PERAN KELEMBAGAAN LOKAL DALAM MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT Studi Kasus Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Makassar

Abstract

Perubahan paradigma pemerintahan dari government ke governance memerlukan redefinisi peran negara danmasyarakat dalam pembangunan terutama dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untukberpartisipasi dalam proses pembangunan melalui pendekatan partisipatoris yang mempertemukan gagasanmikro yang kontekstual dan bersifat bottom up dengan gagasan makro yang bersifat top down. PosisiKelembagaan Lokal seperti LPM sangat strategis dalam membangun pendekatan itu yang mempertemukangagasan yag bersifat button up dan top down. Hanya disadari bahwa peran LPM yang strategis dalammenumbuhkan partsisipasi masyarakat masih terbatas jangkauannya, dan hanya menyangkut fasilitasi aspekperbaikan fisik lingkungan. Dengan peran seperti itu, menjadikan institusi LPM kurang berkembang dan tidakmendapatkan respon yang posistif dari pihak masyarakat. Hambatan institusional, dimana LPM bukan lembagayang diprakarsai pembentukannya oleh masyarakat seringkali menjadi hambatan internal, sehinggaeksistensinya lebih pada perpanjangan tangan pemerintah, dan bukan untuk menyelesaikan persoalanpersoalanmasyarakat, sebagaimana lembaga masyarakat lainnya (civil society) yang mengedepankanparticipatory.Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat, pendekatan partcipatory, keberdayaan.