Harmonisasi Konsep PSSA ke Dalam Hukum Nasional Indonesia

Abstract

Indonesia telah mengajukan selat lombok sebagai PSSA ke IMO, hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk perlindungan laut, namun pengajuan masih belum mendapatkan penetapan dari IMO. PSSA harus disertai APMs (Associated Protective. Measures) yang tepat untuk mengatasi risiko akibat aktivitas pelayaran PSSA bukanlah instrumen yang berdiri sendiri melainkan harus disertai tindakan perlindungan tambahan lainnya (APMs) yang mampu mendukung PSSA tersebut oleh karena itu maka diperlukan harmonisasi dalam menerapkan konsep PSSA ke dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan studi hukum normatif dengan sumber data berupa dokumen-dokumen hukum maupun referensi lainnya terkait dengan penerapan PSSA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak aturan dalam berbagai bidang yang dapat mengalami perubahan setelah ditetapkannya sebab konsep PSSA ini akan berpengaruh terhadap keadaan ekologi, sosio ekonomi budaya masyarakat di sekitar area penetapan PSSA, dalam hal riset ilmiah serta yang paling utama adalah dalam hal aktivitas pelayaran. Harmonisasi ini bisa dilakukan dengan mengadopsi konsep PSSA tersebut kedalam hukum nasional maupun membuat aturan tersendiri yang mengatur secara khusus mengenai PSSA itu.