LEMBAGA ADAT “SANIRI” SEBAGAI FORUM KOMUNIKASI DALAM PENYELESAIAN MASALAH PUBLIK DI AMBON Traditional Institution “Saniri” as Communication Forum In Solving Public Issues In Ambon

Abstract

AbstrakKata “adat” tidak selamanya merujuk pada gambaran akan sesuatu yang “usang” sehingga kata“lembaga adat” tidak dapatserta-merta diartikan sebagai suatu lembaga yang tidak dapat diandalkan lagi pada masa sekarang. Di Maluku khususnya dipulau Ambon, lembaga adat “Saniri” telah terabaikan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentangPokok-pokok Pemerintahan Daerah, selama lebih dari 20 tahun tidak mendapat legitimasi hukum atas perannya sebagailembaga musyawarah di tingkat“desa” atau yang dikenal di Ambon dengan sebutan “negeri”. Sebagai suatu forumkomunikasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri baikitupersoalan secara kelompok maupun individu,saat ini saniri ada pada posisi cukup kuat oleh karenadukungan baik menurut adat maupun menurut undang-undang sertaperaturan-peraturan daerahdibawahnya, hanya saja dalam penelitian ini ditemukan adanya kelemahan dari segi sumberdayamanusia sehingga ketergantungan saniri pada lembaga pada level di atasnya masih cukup tinggi,sehingga penguatankapasitas saniri dalam hal ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgent.AbstractThe word "traditional" does not always refer to a picture of something that is "obsolete" so that theword "traditionalinstitutions" can not necessarily be interpreted as an institution that can not be relied upon again in the present.In Maluku,particularly Ambon island, traditional institutions "Saniri" has been neglected by the statethrough Act No. 5 of 1979 on thePrinciples of Local Government, for more than 20 years did nothave legal legitimacy for its role as the agency deliberationsat the level of "village" or known in Ambon with the designation "Negeri". As a forum of communication in solving theproblems that exist in the "Negeri", either a group or an individual problem, this time saniri is in the strong position becauseof the support either by custom or by law and local regulations under it, except that in this study found a weakness in termsof human resources so that saniri dependence on institutions at the level above it is still quite high, thus strengthening thecapacity of saniri in this case is a very urgent requirement