Analisis Peran Pendampingan Pihak Eksternal Menuju Pengelolaan Hutan Rakyat (Hak) Lestari di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.24259/jhm.v10i2.5311Keywords:
hutan rakyat, pendampingan, sertifikasiAbstract
Sejak 2012, Hutan rakyat di Indonesia dihadapkan pada kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang harus diikuti secara wajib. Walaupun hutan rakyat memiliki potensi memasok kayu nasional sebanyak 35%, tetapi secara kelembagaan para kelompok hutan rakyat masih kesulitan dalam mendata seluruh aset yang diperlukan sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendampingan pihak eksternal dalam sistem sertifikasi dan pengaruhnya terhadap pengelolaan hutan rakyat di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap kelompok tani hutan rakyat dan beberapa stakeholder, seperti pemerintah, penyuluh kehutanan, akademisi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan industri. Hasil dari penelitian ini adalah LSM merupakan pihak eksternal yang melakukan pendampingan sejak pra hingga paska proses sertifikasi pada 21 responden kelompok tani hutan rakyat yang tersertifikasi. Prioritas utama pendampingan LSM adalah menginventarisasi aset kelompok tani dalam bentuk dokumen sebagai prasyarat pengajuan sertifikasi, menyampaikan informasi terkait seluruh teknis dalam sistem sertifikasi, meningkatkan pengetahuan dan teknis pengelolaan hutan yang lestari, dan menjembatani akses penjualan kayu ke pasar lokal maupun internasional.Downloads
References
Auer, M. R. (2012). Group Forest Certification for Smallholders in Vietnam: An Early Test and Future Prospects. Human Ecology, 40, 5–14. doi:10.1007/s10745-011-9451-6.
Awang, S. A. (2005). Konstruksi Pengembangan Hutan Rakyat di Indonesia. In S. A. H., T. A. Prayitno, S. Sunarta, M. N. Rofii, R. Pujiarti, & W. D. Nugroho (Eds.), Seminar Nasional: Pengembangan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan di Indonesia. Yogyakarta: Jurusan Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
Awang, S. A., Wiyono, E. B., & Sadiyo, S. (2007). Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal. Sleman: Banyumili Art Network.
BPKH W-XI Jawa Madura. (2012). Potret Hutan Jawa -Madura. Vasa. Yogyakarta. Diunduh dari http://www.bpkhjogja.net/Dokumen/PotretHutanJawaMadura.pdf.
Grainger, A., Obersteiner, M., 2010. A Framework for Structuring the Global Forest Monitoring Landscape in the REDD+ era. Journal of Science Policy. DOI:10.1016/j.envsci.2010.10.006.
Harada, K., & Wiyono. (2013). Certification of a Community-based Forest Enterprise for Improving Institutional Management and Household Income: A Case from Southeast Sulawesi, Indonesia. Small-Scale Forestry. doi:10.1007/s11842-013-9240-8.
Indraningsih, K.S., Sugihen, B.G., Tjitropranoto, P., Asngari, P.S., Wijayanto, H., 2010. Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan Eksistensi Penyuluh Swadaya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian. Analisis Kebijakan Pertanian. 8(4): 303-321.
Rametsteiner, E., 2003. Forest Certification-an Instrument to Promote Sustainable Forest Management?. Journal Environmental Management. 67(1):87-98.
Susilawati, D. (2013). The Indonesian Timber Legality Assurance System (Indo-TLAS) in the Community Forest: An Evaluation of Mandatory Timber Verification and Local Practice. Waggeningen.
Takahashi, S., 2008. Challenge for Local Communities and Livelihoods to Seek Sustainable Forest Management in Indonesia. Journal of Environmental Development. 17(2): 192-211.
TFT. (2009). Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari: Panduan Praktis Menuju Sertifikasi FSC. (A. Wiyono & S. Sastroprawiro, Eds.). Semarang: The Forest Trust and Waterloo Foundation.
Wright, Glenn, & Andersson, Krister, 2012. Non-Governmental Organizations, Rural Communities and Forests: A Comparative Analysis of Community NGO Interactions. Journal of Small-scale Forestry: 12:33-5011.
