Studi Persepsi Mayarakat atas Pelayanan e-Toll di Kota Makassar

Amril Pratama Putra, Andi Gau Kadir, Nurlinah Nurlinah
https://doi.org/10.31947/jakpp.v6i1.7235

Article Sidebar

Issue
Volume 6 No. 1, Juni 2020
Submitted
5 August 2019
Published
30 June 2020
Keywords:
    Kebijakan, jalan tol, pemerintah daerah
PDF

Abstract

Salah satu upaya pemerintah dalam sektor transportasi adalah peningkatan kualitas layanan transportasi di jalan bebas hambatan (jalan tol) dengan memberlakukan pembayaran transaksi nontunai. Kebijakan ini bertujuan untuk kemudahan transaksi dan efisiensi waktu transaksi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pembayaran non tunai, persepsi konsumen dan harapan dalam pelayanan di jalan tol. Metode penelitian adalah penelitian jenis survey dengan analisis sevara deskriptif kualitatif. Responden adalah pengguna jalan tol sebanyak 65 orang yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner secara online. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat telah mengentahui kebijakan pembayaran non tunai ini. Namun dalam operasionalnya belum berjalan sesuai tujuan karena masih ditemukan penguna jalan tol yang gagal transaksi karena tidak membawa kartu atau saldo yang kurang. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan sangat mendukung, namun menilai pelayanan pengelola rendah karena tidak menyiapkan fasilitas pengisian ulang, namun hanya penyediaan kartu baru. Masyarakat berharap pengelola jalan tol tetap menyediakan loket pembayaran tunai untuk mengantisipasi gagal transaksi.

References

Adisasmita, Sakti Adji (2014) Perencanaan Transportasi, Tangerang: Universitas Terbuka

Bank Indonesia (2018) Laporan Perekonomian Indonesia 2018, Jakarta: Bank Indonesia

Badan Pusat Statistik (2017) Kajian Aktual Dampak Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Terhadap Efisiensi Belanja Daerah, Jakarta: Badan Pusat Statisik

BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol (2018) 5 Jalan Tol dengan Volume Lalu Lintas Tertinggi Tahun 2017, http://bpjt.pu.go.id/berita/5-jalan-tol-dengan-volume-lalu-lintas-tertinggi-tahun-2017

Bannu, Herbasuki dan Slamet  (2013) Implementasi Kebijakan Transportasi  Jalan Tol Sumatera.  Jurnal Transportasi 8(2): 23-50

Dittmar H. (2019) Highway Capital and Economic Productivity: In My Kind of City. Washington, DC: Island Press,

Hari, Idris, Adam, Burhanuddin (2013) Persepsi masyarakat Terhadap pelayanan Publik di kantor Kecamatan Kutai Kartanegara . eJournal Administrative Reform, 2013, 1 (1): 287-301

Pambagio, Agus (2014) Protes Publik Transportasi Indonesia, Jakarta: Gramedia

Novianti, Diah (2013) Pemberdayaan Angkutan Umum Sebagai Salah Satu Faktor Penting Dalam Keberhasilan Pembangunan. Jurnal Cakrawala, 8(1):43-50

Oktavianti, Dinar Rizki dan Lituhayu, Dyah (2017)  Implementasi Kebijakan Transportasi Umum di Kota Semarang  (Studi kasus Perum Damri), Journal of Public Policy and Management Review, 6(3):1-11

Putri, Esti Hartyanti, Soeady, Moch. Saleh, dan Hayat, Ainul (2015) Evaluasi Kebijakan Peremajaan Angkutan Kota Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Perhubungan Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik, 3 (1):87-93

Atmodjo, Idrus Chairiansyah (2014) Evaluasi kebijakan Transportasi Dalam Rangka Mengurangi Kemacetan di Jakarta. Jurnal Administrasi Publik, 2(8)

Kadarisman, Muhammad, Gunawan, Aang dan Ismiyati (2015) Implementasi Kebijakan Sistem  Transportasi darat dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan Sosial, Jurnal managemen Transportasi  dan Logstik, Vol 2 (1):59-78

Kottler, Philip dan Keller, Kevin L. (2009) Marketing Management, New York:Pearson

Umar, Zulkarnain (2017) Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Mininal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Daerah, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, 3(1):1-13

Wetwitoo, Jetpan & Kato, Hironori (2017) Inter-regional Transportation and Economic Productivity: A Case Study of Regional Agglomeration Economies in Japan, The Annals of Regional Science, 59: 321-344

Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Banyumedia Winarno,

                 Budi. 2012.

 

Peraturan  perundang undangan

Undang-undang No. 14 Tahun 1992 tentang LLAJ

Peraturan Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan tol

Undang –undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Kebijakan Publik

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakysat Nomor 16/PRT/M/2017 Tahun 2017. Tentang pembayaran e-Toll

Authors

Amril Pratama Putra
Administrasi Publik, Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia
Amril.pratama7@gmail.com (Primary Contact)
Andi Gau Kadir
<div><p>Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.</p></div>
Nurlinah Nurlinah
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia.
Putra, A. P., Kadir, A. G., & Nurlinah, N. (2020). Studi Persepsi Mayarakat atas Pelayanan e-Toll di Kota Makassar. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 6(1), 86-100. https://doi.org/10.31947/jakpp.v6i1.7235
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) BibTeX
Copyright and license info is not available

Article Details