Analisis Kebijakan Pendelegasian Kewenangan Walikota Kepada Camat di Kota Makassar
DOI:
https://doi.org/10.31947/jgov.v4i1.1569Keywords:
Public Policy, Delegation, CompetenceAbstract
Abstract: This paper on the implementation of the policy delegation of authority to the sub-district mayor in the city of Makassar. The method used is a qualitative approach with descriptive type. The results showed that the policy of delegation of authority to the sub-district mayor in Makassar is still considered less than optimal. It is assessed on the details of the authority is currently only limited camat administrasi authority of the Mayor of Makassar, that too at minimal coverage. In addition, the authority is still concentrated in the services sector agency area. Then, from the aspect of availability of human resources support, facilities / infrastructure and the budget provided by the government of Makassar is still minimal.Keywords: Public Policy, Delegation,CompetenceAbstrak: Tulisan ini mengenai implementasi kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendelegasian kewenangan Walikota kepada Camat di Kota Makassar dinilai masih kurang optimal. Hal ini dinilai dari rincian kewenangan yang dimiliki camat saat ini hanya sebatas kewenangan administrasi dari Walikota Makassar, itu pun dengan cakupan yang minimalis. Disamping itu, kewenangan juga masih terkonsentrasi pada instansi sektoral yakni dinas daerah. Kemudian dari aspek ketersediaan dukungan sumber daya manusia, sarana/prasarana dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota Makassar juga masih minim. Kata kunci: kebijakan, pendelegasian, kewenanganDownloads
References
Arifin, Indar. 2010. Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Makassar: Pustaka Refleksi.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Cetakan XII. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
Atmosudirdjo, Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Cetakan I. Jakarta: Galia Indonesia.
Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Cetakan I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dye, Thomas R. 1987. Understanding Public Polic. Engelewood Chief New Jersey Prentince-Hall Inc.
Hamudy, Moh. Ilham A. 2009. Peran Camat di Era Otonomi Daerah Bisnis & Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Vol. 16 No.1 Januari-April.
Hoessein, Bhenyamin. 2002. Kebijakan Desentralisasi. Jurnal Administrasi Negara. Vol. II No. 2 Maret.
Karim, Abdul Gaffar. 2006. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia. Cetakan II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kinseng, Rilus A. 2008. Kecamatan di Era Otonomi Daerah: Status dan Wewenang serta Konflik Sosial. Bogor: LPPM IPB dan USAID.
Kurniawan, Iwan. 2011. Implementasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Layanan Perizinan Bidang Kesehatan di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Layanan Perizinan Depot Isi Ulang Air Minum Mineral). Jurnal Ilmu Administrasi Volume VIII No. 2 Agustus.
Maksum, Irfan Ridwan. 2007. Birokrasi Patrimonial di Kabupaten dan Kota. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Bisnis & Birokrasi. Vol.15. No. 2. Mei.
Manan, Bagir. 1985. Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia. Jakarta: Indo Hill.
Matutu, Mustamin Daeng dkk. 2004. Mandat, Delegasi, Atribusi dan Implementasinya di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Meter, Donald Van, & Carl Van Horn. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, dalam Administration and Society 6, 1975, London: Sage.
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Univeritas Indonesia.
Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan XX. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muhdad, Norman dkk. 2008. Panduan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan: Inovasi Manajemen Pelayanan di Kecamatan. Cetakan I. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
Nordholt, Nico Schulte. 1987. Ojo Dumeh: Kepemimpinan Lokal dalam Pembangunan.
Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Jakarta : Elex Media Komputindo.
Ridwan, HR. 2002. Hukum Administrasi Negara. Cetakan I. Yogyakarta: UUI Press.
Salossa, Daniel S. 2005. Mekanisme, Persyaratan dan Tata Cara Pilkada Langsung Menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Yogyakarta: Media Pressindo.
Salusu, J. 1996. Pengambilan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Non Profit. Jakarta: PT. Grasindo.
Soejito, Irawan. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rhineka Cipta.
Soeprapto, Maria Farida Indrati. 1998. Ilmu Perundang-undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
Solichin, Abdul Wahab. 1997. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
Subarsono, A.G. 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Sultan. 2007. Manajemen Sumber Daya Aparatur dalam Penyelenggaraan Good Govermance. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi. Bisnis & Birokrasi. Vol.15. No. 2 Mei.
Suradinata, Ermaya. 1996. Organisasi dan Manajemen Pemerintahan. Bandung: Ramadhan.
Suryabrata, Sumadi. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers.
Suwandi Made. 2010. Menimbang 10 Tahun Pelayanan Publik Era Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Politik edisi 21.
Syarifin, Pipin dan Jubaedah Dedah. 2005. Hukum Pemerintahan Daerah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi Konsep, Strategi dan Kasus. Yogyakarta: Lukman Offset & YPAPI.
Thoha, Miftah. 1992. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
Tutik, Titik Triwulan. 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Utomo, Tri Widodo W. Pendelegasian Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kecamatan dan Kelurahan, Bahan Diskusi Pada "Diklat Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah", Bandung, 7 Agustus 2004.
Wasistiono, Sadu. 2003. Kapita Selekta: Manajemen Pemerintahan Daerah. Bandung: Fokusmedia.
Wasistiono, Sadu. 2010. Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan. Jurnal Ilmu Politik edisi 21.
Widodo, Joko, 2007. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
