Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Studi Kasus Di Desa Sumberjo)

Authors

  • Ari Sujipro Hasanuddin University
  • Andi Gau Kadir Hasanuddin University
  • Rabina Yunus Hasanuddni University

DOI:

https://doi.org/10.31947/jgov.v4i1.1568

Keywords:

village consultative bodies, human resources, village government

Abstract

Abstract: This paper aims to outline the actualization of the role of village consultative body (BPD) in the village of Sum-Berjo Wonomulyo Polewali Mandar districts and factors - factors that affect the actualization of the role of village consultative body (BPD). The results showed that the ime-alisasi role in the village Sumberjo BPD is BPD duties and powers which set village regulations along the village chief, the community and share their aspirations with good.This is evidenced by the ability and realize the aspirations of the BPD in Ben-tuk Regulation The village is 6 (six) and 7 decree BPD. The factors - factors that affect the actualization of the role of BPD is a supporting factor is the quality of human resources BPD, community participation and then the inhibiting factors that the relationship with the villageKeywords: village consultative bodies, human resources, government villageAbstrak: Tulisan ini bertujuan menguraikan aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD) di desa Sumberjo kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar dan faktor – faktor yang mempengaruhi aktualisasi peran badan permusyawaratan desa (BPD). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi peran BPD di Desa Sumberjo adalah melaksanakan tugas dan wewenang BPD yaitu menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dengan baik.Hal ini dibuktikan dengan kemampuan BPD menyalurkan aspirasi dan merealisasikan dalam bentuk Peraturan Desa ada 6 (enam) dan 7 Surat keputusan BPD.Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi dalam aktualisasi peran BPD adalah faktor pendukung yaitu kualitas Sumber daya manusia BPD,partisipasi dan masyarakat kemudian faktor penghambat yaitu hubungan dengan pemerintah desa.Kata kunci: badan permusyarawatan desa, sumber daya manusia, pemerintah desa

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rabina Yunus, Hasanuddni University

Aktualisasi Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat (Studi Kasus Di Desa Sumberjo)

References

Abdullah,S. 1990 .Administrasi Pembangunan Daerah Suatu Studi Tentang Pembinaan Lembaga Desa Untuk Pembangunan Pedesaan,UNHAS .Ujung Pandang

----------,Pembangunan Masyarakat : Mempersiapkan Masyarakat Tingal Landas,rineka Cipta.Jakarta Pers

Amirudin,sukmajati mada,Azizah Nur, 2003 .Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka Pelajar

Badudu,J.S dan Z.M ,Zain . 1994 . Kamus Umum Bahasa Indonesia,PustakaSinar Harapan. Jakarta

Bintoro tjokromidjoyo . 1983 . Pengantar Administrasi LP3ES. Jakarta

Budiarjo,Meriam . 1985 . Dasar – Dasar Ilmu Politik Jakarta.Gramedia Jakarta

Handayaningrat,Soewarno .1994.Administrasi Pembangunan Dalam Pembangunan Nasional. Gunung Agung. Jakarta

Juliantara,Dadang. 2001 .Pembaharuan Desa : Bertumpu Pada Yang Terbawah, Lappera.Yogyakarta

----------, 2000. Arus Bawah Demokrasi Otonomi dan Pemberdayaan Desa. Lappera Pustaka Utama. Jakarta

Kartohadikusumo,Soetardjo, 1994. Desa .PN Balai Sartika.Jakarta

Mansyur, M.Cholil. 1989 . Sosiologi Masyarakat Desa Dan Kota.Usaha Nasional. Jakarta

Ndraha,Talizhidhuhu. 1990. Dimensi – Dimensi Pemerintahan Desa.Bumi Aksara . Jakarta

Pamudji,S. 1990. Kepemimpinan Dalam Pemerintahan,Rajawali Pers,Jakarta

R.D.H, Koesoemahatdja, 1978. Peranan Kota Dalam Pembangunan.Bina Cipta Bandung

Rahardjo,Adi Sasmita. 2006. Membangun Desa Partispatif,Graha Ilmu. Yogtakarta

----------,2006. Pengembangan Desa Aspiratif. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Sanit,A. 1985. Perwakilan Politik Indonesia .Rajawali .Jakarta

----------,1981.Perwakilan Politik Indonesia,Kestabilan,Peta Kekuatan Poltik dan Pembangunan. Rajawali. Jakarta

Saparin . 1972. Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa. Graha Indonesia . Jakarta

Soekamto,Soejono, 2001. Sosiologi Suatu Pengantar.PT Raja Grafindo . Jakarta

Sugiono.2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D . Alfabeta. Bandung

Suhartono,Dkk. 2000 dan 2001 . Politik Lokal,Parlemen Desa : Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Otonomi Daerah.Lappera. Yogyakarta

Sumarjono, selo . 1974. Sistem Sosial Indonesia. Bhineka Cipta. Yogyakarta

Suryaningrat,Bayu. 1986. Desentralisasi dan Dekonsentrasi Di Indonesia Suatu analisa . Dewa Ruci Pers.Jakarta

Syafruddin,Ateng . 2006. Kapita Selekta : Hakikat Otonomi dan Desentralisasi dalam Pembangunan Daerah.Citra Media. Yogyakarta

----------, Na’a Suprin 2010. Republik Desa : Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa. PT Alumni.Bandung

Widjaja,HAW. 1998. Tititk Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tk II.Rajawali Pers.Jakarta

----------,2002. Pemerintahan Desa/Marga. Rajawali Pers.Jakarta

----------,2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli,Bulat dan Utuh. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Yulianti,yayuk, Mangku Poernomo, 2003 . Sosiologi Pedesaan.Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta.

Downloads

Published

2017-03-26

Issue

Section

Articles