Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to find out as well as analyzing the pattern applied da-lam policy decisions regarding financial balance for improving the quality of being of people in the region, especially the city of Makassar. As well as knowing exactly constraint what actually always in the process of implementing the financial balance policies, particularly on the city of Makassar. The results showed that in implementation of the policy on the financial balance, the superiority of the central government is still very strong marked with funding mechanisms for pro results and indicators central allocation of block grants still pro central government. Besides, the system of equalization funds implemented by the government are still susceptible to some constraints such as the low level of professionalism of the central government with the frequent delays in the disbursement of the balance, no synergetic long experienced location funds from the center to the policies issued by centers in other sectors, as well as opportunities mafia presence is still very large budget.Keywords: balance, finance, analizeAbstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis pola yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan mengenai perimbangan keuangan bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah terutama kota Makassar. Serta mengetahui secara pasti kendala-kendala apa saja yang selalu mengaktual dalam proses pengimplementasian kebijakan perimbangan keuangan, terkhusus di kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai perimbangan keuangan, superioritas pemerintah pusat masih sangat kental ditandai dengan mekanisme dana bagi hasil yang pro pusat dan indikator-indikator pengalokasian dana alokasi umum yang juga masih pro pemerintah pusat. Selain itu sistem dana perimbangan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih rentan dengan beberapa kendala-kendala seperti, minimnya tingkat profesionalisme dari pemerintah pusat dengan seringnya terjadi keterlambatan dalam pencairan dana perimbangan, tidak sinergisnya pengalokasian dana dari pusat dengan kebijakan yang dikeluarkan pusat di sektor lain, serta peluang hadirnya mafia anggaran yang masih sangat besar.Kata kunci: perimbangan, keuangan, analisis