Analisis Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor BPJS Kota Makassar
DOI:
https://doi.org/10.31947/jgov.v7i2.1251Keywords:
bureaucracy, public service, societyAbstract
Abstract: This paper about the bureaucracy or procedures on public services in the city of Makassar BPJS office and analyze the community's response to the public service bureaucracy in office BPJS Makassar City using qualitative approach descriptive type. The results showed that the bureaucracy or public service procedures at the office BPJS are in accordance with regulations established and easily accessible either in writing or through the TV shows. Public response to the bureaucracy can be concluded based on variables: Procedures are already accessible to the public and not difficult to fill in the registration form. Long maintenance is also considered good enough for a waiting period after being inserted into the counter around a maximum of 1 week and a minimum of 4 working days. Long queues in value long enough because generally people come early before the office opens. Leisure facilities environment is considered good for outdoor seating, comfort with the Ac and toilet facilities either supports the public peace waiting queues are considered quite long. Keywords: bureaucracy, public service, societyAbstrak: Tulisan ini mengenai birokrasi atau Prosedur pada pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik di kantor BPJS Kota Makassar dengan menggunakan pedekatan kualitatif tipe deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi atau prosedur pelayanan publik pada kantor BPJS sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan mudah diakses baik secara tertulis maupun melalui tayangan TV. Tanggapan masyarakat terhadap birokrasi dapat disimpulkan berdasarkan variabel: Prosedur Pelayanan yang sudah mudah diakses oleh masyarakat dan tidak sulit untuk mengisi formulir pendaftaran. Lama pengurusan juga dinilai cukup baik karena masa tunggu setelah dimasukkan ke loket sekitar maksimal 1 minggu dan minimal 4 hari kerja. Lama antrian di nilai cukup lama karena umumnya masyarakat datang lebih cepat sebelum kantor terbuka. Kenyamanan lingkungan dinilai baik karena fasilitas ruangan tempat duduk, kenyaman dengan adanya Ac dan fasilitas WC yang baik mendukung ketenangan masyarakat menunggu antrian yang dinilai cukup lama.Kata kunci: birokrasi, pelayanan, masyarakatDownloads
References
Anita dan Retno. 2004. Pelayanan Prima. Jurnal Jendela Universitas Mulawarman. Kalimantan Timur.
Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Edisi Ketiga. Binarupa Aksara. Jakarta.
Arep, Ishak dan Hendri Tanjung. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti.
Andrianto, Nico. 2007. Good E-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E.Governement. Malang: Bayu Media Publishing.
Dwiyanto Agus, dkk. 2003. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.
Dwiyanto Agus,, 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, Seri Kajian Birokrasi: Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Dwiyanto Agus (editor), 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Dwiyanto Agus, 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto Agus, 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
Istianto, Bambang.2011. Demokratisasi Birokrasi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Keban, T. Yeremias, 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep Teori dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media.
Mangkunegara, Prabu, Anwar. 2008. Perilaku dan Budaya Organisasi. Bandung: Reflika Aditama.
Martini, Rina, 2012. Birokrasi dan Politik. Semarang: UPT Undip Press.
Mas’oed, Mohtar. 1994. Politik, Birokrasi dan Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Nurhasimadunair. 2004. Penyelenggaraan Pelayanan Prima pada Jamaah Haji Indonesia. Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Medan.
Permana, Surya, 2008. Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Pohan,Imbalo S, 2006, Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar– dasar Pengertian dan Penerapan, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
Pramusinto, Agus & Kumorotomo. 2009. Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang demokratis dan Birokrasi yang Professional. Yogyakarta: Gaya Media
Pramusinto dan Purwanto (ed), 2009. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia. Yogyakarta: Gaya Media.
Riggs, Fred W., (ed) 1994. Administrasi Pembangunan: Sistem Administrasi dan Birokrasi, Rajawali Press, Jakarta.
Riggs, Fred W. 1998. Administrasi Negara-negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis, Rajawali Press, Jakarta.
Ruky, Ahmad.S. 2001. Sistem manajemen Kinerja. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Sedarmayanti, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ban-dung: Aditama.
Sedarmayanti, 2010. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik. Bandung: Aditama.
Siagian, Sondang,P. 1994. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bina Aksara.
Siagian, Sondang, P., 2000. Administrasi Penbangunan. Jakarta: Bumi Aksara.
