Good Governance dan Pembangunan Daerah dalam Bingkai Nilai Lokal Sebuah Study Birokrasi dan Perubahan Sosial Politik di Kabupaten Wajo
DOI:
https://doi.org/10.31947/jgov.v2i1.1129Keywords:
good governance, pembangunan daerah, nilai lokal, birokrasiAbstract
Good Governance dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya pergeseran dari rule government ke good government (Ryaas Rasyid; 1998), yakni proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen masyarakat. Konsep ini memiliki relasi yang sangat signifikan dengan demokratisasi, untuk mewujudkan pemerintah yang lebih dekat dengan rakyatnya. Otonomi daerah pun juga merupakan konsekuensi logisnya dalam negara kesatuan seperti Indonesia.Downloads
References
Abdullah, M. Syukur, 1985. “Birokrasi dan Pembangunan Nasional: Studi Tentang Peranan Birokrasi Lokal dalam Implementasi Program-Program Pembangunan di Sulawesi Selatan”, Disertasi, Ujung Pandang, Universitas Hasanuddin.
Abdulsyani, 2002. Sosiologi, Skematika Teori & Terapan, Jakarta, Bumi Aksara.
Abidin, Zainal, 1985. Wajo Abad XV-XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara, Bandung, Penerbit Alumni.
Albrow, Martin, 1996. Birokrasi, terj. M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana.
Arifin, Indar, 2000. Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah, di Propinsi Sulawesi Selatan, Penelitian, Makassar, Unhas.
Barzelay, Michaels, 1992. Breaking Trough Bureaucracy, Berkeley, Los Angeles, Oxford University of Califonia Press.
Betham, David, 1990. Bureaucracy, terj. Sahar Simamora, Jakarta, PT Bumi Aksara.
Bilharz, Peter, 2002. Social Theory: A Guide to Central Thinkers, terj. Sigit Jatmiko, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Blau, M. Peter & Marshall W.Meyer, 1987. terj. Birokrasi dalam Masyarakat Modern, Jakarta, UI Press.
Blaukat, Udo, dkk. 2001. Pengalaman Mancanegara Dinamika Politik Otonomi Daerah, Yogyakarta, Pustaka Kendi.
Budi, Santoso, Priyo, 1995. Birokrasi Pemerintahan Orde Baru: Perspektif kultural dan Struktural, Jakarta, CV. Rajawali.
Budiman, Arief, 1982. Peta Teori Ilmu Sosial, Salatiga, Prasaran-UKM.
Burke, Peter, 2001. History and Social Theory, terj. Mustika Z. dan Zulfami (ed), Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
Campbell, Tom, 1999. Seven Theories of Human Society, terj. F.Budi Hardiman, Yogyakarta, Kanisius.
Carino, V. Ledivina, 1994. Bureaucracy for Democracy, The Dynamics of Executive Bureaucracy Interaction During Governmental Transitions, Philippines, College of Public Administration – University of The Phillipines.
Chodak, 1973. Societal Development, New York, Oxford University Press.
Cokrowinoto, Moeljarto, 1990. Birokrasi Pembangunan Masyarakat, UGM Press, Yogyakarta.
Dharmanto, 1980. Membudayakan Pengajaran Kebudayaan, Sebuah Prasaran, Semarang, Sub.DepLeb/IBD-UNDIP.
