Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan
DOI:
https://doi.org/10.31947/jgov.v1i1.1113Keywords:
Otonomi Daerah, Kemenangan PropinsiAbstract
Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan otonomi daerah di Sulawesi Selatan melalui suatu penelitian tentang Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi yang dilaksanakan oleh dinas dan badan. Berdasarkan identifikasi urusan tersebut, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah dinas/badan yang dijadikan sebagai sampel terdapat perbedaan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Secara umum menunjukkan bahwa Propinsi Sulawesi Selatan dapat dikatagorikan berhasil dalam implementasi kewenangan, meskipun demikian masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu: Faktor keterbatasan dana operasional dalam pelaksanaan kegiatan, Faktor regulasi/pedoman operasional yang belum lengkap, dan Faktor koordinasi dengan instansi terkait belum berjalan sebagaimana mestinya, serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga belum lengkap.Downloads
References
Bappenas, 2001. Indeks Pembangunan Daerah (IPD): Regional Development Index (RDI).
Basaib, Saad A. 1995. “Evaluasi Kinerja Pembangunan,” Majalah Triwulan Perencanaan Pembangunan, Nomor 02/1995, Unit Korpri Bappenas, Jakarta.
Bryant, C. dan L.G. Whyte. 1987. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES.
Burns, Danny, Robin Hambleton, and Paul Hoggett. 1994. The Politics of Decentralization: Revitalising Local Democracy. The Macmillan Press Ltd., Hampshire.
Depdagri Otda dan Bappenas. 2000. “Pengembangan Kemampuan Pemerintahan Kabupaten/Kota: Strategi Menuju Otonomi Daerah”.
Dunn, William N. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Hasibuan, 1996, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah, Jakarta: Haji Masagung
Kunarjo. 1995. “Sarlita Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Pembangunan,” Majalah Triwulan Perencanaan Pembangunan, Nomor 01/1995, Unit Korpri Bappenas, Jakarta.
Osborne, David, dan Ted Gaebler. 1995. Mewirausahakan Birokrasi, Terjemahan, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
Sutarto, 1993, Dasar-Dasar Organisasi, Yoqyakarta: Gadjahmada University Press
Tikson, D.T. dan Amenomori, T. 2000. “The Role of Collaboration among NGOs, Local Government and Universities in Community Development and Empowerment in Malang, Yogyakarta and Bandung.” JICA Project of Poverty Alleviation, South Sulawesi. Makassar.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
Wibawa, Samodra, dkk. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Rajawali Pers, Jakarta.
