Keywords
Lingkungan Hidup
Reklamasi
Centre Point of Indonesia
How to Cite
Abstract
Megapoyek Centre Point of Indonesia (CPI) seluas 157 ha yang berdiri di atas lahan negara di kawasan pesisir Makassar digugat oleh koalisi masyarakat sipil yang mengatasnamakan “Aliansi Selamatkan Pesisir Makassar (ASP)”. Koalisi ASP menggugat karena reklamasi dipandang menyalahi ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Permen Kelautan dan Perikanan No. 17 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Gugatan ini didukung hasil kajian ASP bahwa 60% terumbu karang di wilayah pesisir Kota Makassar telah rusak. Alokasi ruang reklamasi yang nantinya akan dilaksanakan dalam sebuah proyek besar reklamasi akan menambah parah persentasi kerusakan terumbu karang. Selain itu, reklamasi juga semakin memperparah pencemaran air laut di sekitar Pantai Losari, Makassar.References
Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Makassar merupakan koalisi CSO; Walhi Sulsel, LBH Makassar, ACC Sulawesi, FIK Ornop, SP Anging Mamiri, KontraS Sulawesi, serta sejumlah CSO lainnya.
Alvi Syahrin. (2003). Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan. Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
Camus. A. (1998). Krisis Kebebasan (Pent. Edhi Martono). Jakarta: Yayasan Obor. hlm.75.
D. Munadjat. (1984). Hukum Lingkungan Nusantara Buku V: Sektoral Jilid 2, Cetakan Pertama. Jakarta: Putra A Bardin.
Dikutip dari laman Kompas.com http://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/21160331/KPK. Sebut.Suap.Anggota.DPRD.DKI.Sebagai.Grand.Corruption.
Dikutip dari laman Kompas.com. http://nasional.kompas.com/read/2016/04/01/18245351/ KPK.Suap .untuk.Sanusi.Terkait.Raperda Reklamasi.
Dikutip dari laman media kompas regional http://regional.kompas.com /read/2016/04/13/13534591/ Gubernur.Sulsel.Digugat.ke.PTUN.Terkait.Reklamasi.Pantai.Losari
Dikutip dari laman regional Kompas: http://regional.kompas.com/read/2016/ 04/14/12535401/Kisah.Daeng.Bollo.Korban.Reklamasi.Pantai.Losari.yang.Kini.Hidup.Telantar?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp
Dikutip dari laman resmi Pemerintah Kota Makassar. http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html
Dikutip dari media Antara. http://www.antarasulsel.com/berita/61966/pansus-rtrw-makassar-ancam-tidak-memasukan-reklamasi
Dikutip dari media Antara: http://makassar.antaranews.com/berita/67365/dprd-makassar-sahkan-perda-rtrw
Dikutip dari pojok satu. http://sulsel.pojoksatu.id/read/2015/11/14/walhi-tuding-pemkot-makassar-abaikan-izin-reklamasi-pantai/
H. Koesnadi. (1999). Hukum Tata Lingkungan, Edisi ke-7, Cetakan ke-14. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
H. Koesnadi. (1999). Hukum Tata Lingkungan, Edisi ketujuh, Cetakan Keenam Belas. Yogyakarta: Gadjah Mada Univesity Press. Hlm.204
Harahap.Y. (2005). Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.60-61
K. Mochtar & Agoes Etty R. (2003). Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni.
Kusumaatmadja. M. (1976) Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia. Jakarta: Bina Cipta.
Patterson.E (1963). Law In A Scientific Age, New York: Columbia University Press.
S. Alvi. (1999). Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status Hukumnya). Medan: Fakultas Hukum USU.
Santosa M.A. (2004). Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan, Jakarta: Makalah Training Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Eksekutif Kementerian Lingkungan Hidup.