PERAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TERPADU DALAM MENGURANGI RESIKO BENCANA

Azizah Kusuma Dewi; Hylda Sasdar

doi:10.62012/sensistek.v7i1.31643

Penulis

Azizah Kusuma Dewi Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Indonesia
Hylda Sasdar Departemen Teknik Kelautan, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.62012/sensistek.v7i1.31643

Kata Kunci:

Kebijakan, Pembangunan, Bencana, dan Kebijakan Pembangunan Terpadu

Abstrak

Pendekatan metode penelitian dengan menggunakan literatur melibatkan eksploitasi sumber-sumber informasi tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian dan media massa serta dokumen resmi lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian risiko bencana untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentanan di wilayah pesisir. Kajian ini membahas tentang peran kebijakan pembangunan terpadu dalam pengurangan risiko bencana. Kebijakan pembangunan terpadu merupakan pendekatan komprehensif untuk mengelola ancaman bencana alam di wilayah pesisir. Kebijakan ini mencakup identifikasi risiko, perencanaan tata ruang yang baik, pembangunan infrastruktur tahan bencana, pendidikan masyarakat dan kesiapsiagaan tanggap darurat. Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat juga dinilai penting dalam implementasi kebijakan ini. Kajian ini juga memuat contoh kebijakan pembangunan terpadu yang diterapkan di Kota Palu sebagai respons terhadap bencana alam yang terjadi di Kawasan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi risiko bencana alam melalui penerapan kebijakan pembangunan terpadu.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Gubernur Sulawesi Tengah. (2019). Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana . Undang-undang pemarintah daerah (pp. 81-83,85). Sulawesi Tengah: Gubernur Sulawesi Tengah.

Kementerian PUPR. (2018). Menata Kembali Permukiman Penduduk . Sinergi, 59.

Muhammad Ahsan Samad, E. R. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana []Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana, 17-18.

Pemerintah Indonesia. (2019). Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana . Undang-undang pemerintah daera (pp. 81-83,85). Sulawesi Tengah: Gubernur Sulawesi Tengah.